Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Drs. H. M. Dianto, M.Si, diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi, Ir. H. Tagor Mulia Nasution, MM,  mengungkapkan bahwa dengan adanya Badan Siber dan Sandi Negara dapat meneguhkan komitmen Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang semakin baik dan bersih (good and clean government). Hal ini disampaikannya saat membuka acara Sosialisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Bidang Persandian pada Kamis (12/04) bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.

Tagor menyebutkan bahwa Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia disibukkan dengan serangan siber yang berbahaya. Serangan siber tersebut setiap saat mengancam sistem elektronik baik pemerintah maupun swasta. Penyebaran berita bohong “hoax” juga sangat marak bertebaran mewarnai kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. “Kita tahu bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang valid dan terpercaya untuk berinteraksi secara sosial. untuk itu, informasi yang tidak benar dan tidak valid ternyata menjadi ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung juga akan mengancam ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan. Disinilah negara diharapkan hadir dalam menangani ancaman yang di ranah cyber saat ini. Oleh karena itu, kehadiran negara untuk mengintegrasikan secara terpadu pengelolaan ranah siber mutlak diperlukan untuk mencegah ancaman pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya. 

Ditambahkannya bahwa pada aspek perekonomian, peran pemerintah untuk menata kelola ranah siber sebagai tempat kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan. Keamanan siber difokuskan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian agar tetap tumbuh. Perekonomian digital seperti e-commerce dan e-business jembatan penyanggah perekonomian nasional perlu mendapat perlindungan. Pemerintah harus memanfaatkan ranah siber untuk meningkatkan devisa negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat dalam menghadapi persaingan regional di Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perekonomian global.

“Hadirnya negara tentu saja dalam rangka melindungi warganya dan menjaga kedaulatan negara khususnya di ranah siber, dengan pembentukan organ pemerintahan (badan) yang bertanggung jawab untuk membidangi siber nasional ini, tentu kita mengharapkan kedepannya dapat menentukan kebijakan keamanan siber nasional dengan peran dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta serta masyarakat,” tambahnya.

Tagor mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini Provinsi Jambi mampu membangkitkan spirit, mematangkan konsep dan strategi dalam penerapan fungsi siber dan sandi sehingga komitmen Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang semakin baik dan bersih (good and clean government) dapat terwujud.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ir. Nurachmat Herlambang, MMA, pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini yaitu memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan persandian negara sehingga terwujudnya keamanan terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

Dia mengharapkan dengan memahami fungsi dari persandian, masyarakat dapat terhindar dari ancaman peretasan persandian dan ancaman-ancaman lainnya.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh OPD terkait yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.