Hubungi Kami: 0741-66269 | E-mail: diskominfo@jambiprov.go.id

TIM PPID PROVINSI JAMBI MENGADAKAN KUNJUNGAN KERJA KE PPID KOTA CIMAHI

Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Pemerintahan Drs. H. Ambok Tuo, MM selaku Wakil Ketua Tim Pertimbangan PPID Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Kota Cimahi yang berlangsung pada Jum’at (18/3). Pada Kuker tersebut Ambok Tuo didampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi  selaku  PPID Utama Provinsi Jambi H. Sultan, SE. MM yang mengikutsertakan Kabid Informasi Publik dan Staf, diterima langsung oleh PPID Utama Kota Cimahi Mardi Santoso, S.Sos  beserta Tim PPID Kota Cimahi.

Ambok Tuo menjelaskan kronologis singkat keberadaan  PPID Provinsi Jambi yang terbentuk sebagai tidak lanjut diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Staf Ahli Gubernur dalam kesempatan tersebut mengingatkan perlunya sharing pendapat dan ekstra hati-hati  dalam penyusunan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19   Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “PPID di Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi Publik tertentu dikecualikan untuk akses”.

Ambok Tuo juga menjelaskan kepada Tim PPID Kota Cimahi bahwa kedatangan Tim PPID Provinsi Jambi adalah sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian Kominfo RI dalam penyusunan  regulasi tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan. Kementerian Kominfo RI menilai bahwa PPID Kota Cimahi adalah PPID yang layak dan pantas untuk dijadikan rujukan dalam penyusunan klasifikasi  Informasi yang dikecualikan.

PPID Kota Cimahi menjelaskan bahwa pada prinsipnya semua informsi Publik adalah terbuka terkecuali ada aturan yang mewajibkan untuk ditutup dan harus didahului dengan Pengujian Konsekuensi. Saat ini PPID Kota Cimahi telah menyusun Klasifikasi Informasi yang dikecualikan,  namun belum ditatapkan secara defenitif mengingat masih ada kendala teknis kelembagaan internalnya yaitu adanya perubahan nomenklatur Humas Protokol menjadi Humas.

Staf Ahli Gubernur Jambi mengajak Tim PPID Kota Cimahi untuk sama-sama memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat agar diterbitkan Klasifikasi Infomasi yang dikecualikan berupa regulasi khusus sebagai tindak lanjut diterbitkannya UU KIP No. 14 Tahun 2008 yang berlaku diseluruh Indonesia tentang Klasifikasi Infromasi yang dikecualikan agar ada keseragaman.

0 Komentar

Komentar Anda

Reply to the post


Visual CAPTCHA Masukkan kode validasi

Untuk masalah keamanan, kami akan menyimpan alamat IP Komputer anda