Hubungi Kami: 0741-66269 | E-mail: diskominfo@jambiprov.go.id

TAGOR MULIA NASUTION : LAHIRNYA UU KIP DIHARAPKAN MENJADI PEMACU BAGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

Gubernur Jambi H. Zumi Zola, S.TP, MA diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Ir. H. Tagor Mulia Nasution, MM mengungkapkan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diharapkan dapat menjadi pemacu bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya. Hal ini disampaikan Tagor saat membuka acara Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Provinsi Jambi
Ditambahkannya bahwa keingintahuan masyarakat akan informasi menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik serta keterbukaan informasi yang lebih transparan.
Sebagaimana diketahui bahwa di dalam UU KIP dijelaskan beberapa jenis informasi, yaitu informasi yang bersifat terbuka maupun informasi yang bersifat dikecualikan. "kita tahu bahwa informasi itu ada yang boleh diberikan ada juga informasi yang tidak boleh, inilah yang harus kita pahami oleh kita bersama. Jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak boleh diberikan. Misalnya : dokumen negara yang belum diaudit oleh BPK," ucapnya.
Tagor dalam pidatonya mengungkapkan bahwa terkait dengan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 19 UU KIP, Pemerintah Provinsi Jambi melalui PPID Utama yang melekat pada Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat UU tersebut.
"Pemprov melalui Dinas Kominfo telah melaksanakan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, untuk itu kita harapkan kedepannya hal ini dapat meminimalisir terjadinya pemberian informasi yang memang tidak dapat diberikan secara terbuka," ungkapnya.
"Adanya informasi yang dikecualikan bukan berarti akses informasi kepada masyarakat menjadi terbatas, namun hal ini justru diharapkan dapat menjadi pemacu bagi masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan yang lebih transparan dan tentu dibarengi dengan pelayanan publik yang semakin membaik," jelasnya.
Keterbukaan informasi publik yang dirasakan pada saat ini sejalan dengan visi misi Jambi TUNTAS 2021 yaitu : "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik."
Senada dengan apa yang dikatakan Tagor, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ir. Nurachmat Herlambang, MMA menjelaskan bahwa acara ini bertujuan agar memberikan pemahaman kepada OPD Kab/Kota se-Provinsi Jambi agar lebih berhati-hati dalam memberikan informasi kepada pemohon informasi.
Acara tersebut mengambil tema " Peranan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Mewujudkan Jambi TUNTAS 2021".
Dalam kesempatan tersebut turut hadir Soekartono, S.IP, M.Si dari Kementerian Kominfo RI selaku narasumber

dilaksanakannya pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemberian informasi yang memang tidak dapat diberikan secara terbuka. Namun, bukan berarti masyarakat tidak dapat mengawasi jalannya roda pemerintahan. Justru dengan dibentuknya UU KIP pelayanan publik khususnya di Provinsi Jambi seharusnya dibarengi dengan keterbukaan informasi publik yang lebih transparan sehingga penyelenggaraan negara dapat dipantau oleh masyarakat.

0 Komentar

Komentar Anda

Reply to the post


Visual CAPTCHA Masukkan kode validasi

Untuk masalah keamanan, kami akan menyimpan alamat IP Komputer anda