Hubungi Kami: 0741-66269 | E-mail: diskominfo@jambiprov.go.id

PLT. KADIS KOMINFO PROVINSI JAMBI TERIMA KUNKER ANGGOTA DPD RI PERWAKILAN JAMBI

PLT. Kadis kominfo harap  kedatangan juniwati masjchun sofwan berdampak positif bagi diskominfo provinsi jambi

 

Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Abdullah Sani, S.Sos mengatakan bahwa keberadaan Dinas Kominfo di Provinsi Jambi masih belum begitu banyak diketahui oleh masyarakat dikarenakan instansi tersebut baru seumur jagung yaitu sekitar kurang lebih 3 tahun (sejak 2014). Namun peran dari Dinas Kominfo tidak bisa dipandang sebelah mata, karena instansi tersebut memiliki tugas, pokok serta fungsi (TUPOKSI)  yang cukup strategis. Hal tersebut diungkapkan Abdullah Sani dihadapan Anggota DPD RI Perwakilan Jambi Hj. Juniwati Masjchun Sofwan  saat menerima kunjungan kerjanya pada Selasa (16/05) bertempat di Ruang Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi.

 

Abdullah Sani menambahkan bahwa Dinas Kominfo memiliki 4 (empat) Bidang, diantaranya yaitu : Bidang Pengolahan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang E-Government serta Bidang TIK dan Pengamanan Persandian.  “sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu TUPOKSI dari instansi  kami ini yaitu membangun infrastruktur jaringan (internet) ke seluruh SKPD lingkup Provinsi Jambi. Jadi buk, jika ada SKPD yang mengalami gangguan terhadap jaringan internetnya kami segera mungkin turun ke lapangan agar dapat diperbaiki,” ujarnya.

“Dengan tindakan yang cepat kan dapat membuat proses  layanan di pemerintahan tidak tersendat, tentu kita tahu bahwa masyarakat kan sangat puas jika layanan tidak mengalami hambatan. Kita dapat ambil contoh instansi yang sifatnya berupa layanan, Rumah Sakit Umum Raden Mattaher, Dispenda serta Diskominfo itu sendiri,” tambahnya.

“Sekarang ini kan kita telah memasuki era digital, artinya segalanya serba menggunakan teknologi, begitu juga dengan layanan yang berbasis online,” ungkapnya.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Dinas Kominfo juga menjadi Sekretariat dari 2 (Komisi), yaitu Komisi Informasi (KI) serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). “keberadaan KI ini sebelumnya ada di Biro Humas & Protokol, setelah tahun 2016 baru diambil alih oleh Dinas Kominfo. Fungsi dari KI yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” ujar Abdullah Sani.  

“Sekarang ini kan kita tahu bahwa masyarakat sangat haus akan informasi, maka dari itulah dengan adanya UU KIP masyarakat dapat memohonkan informasi pada setiap badan publik, namun perlu diingat tidak semua informasi boleh dibuka, adakalanya informasi yang tidak boleh dibuka yaitu informasi yang dikeculikan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 17 UU KIP,” ucap Abdullah Sani.

Selain itu, Abdullah Sani juga menjelaskan mengenai keberadaan KPID dibawah Dinas Kominfo pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. “ kita tahu bahwa KPID ini sebelumnya berdiri sendiri dibawah Sekretariat KPID Provinsi Jambi, namun setelah diberlakukannya PP Nomor 18 Tahun 2016, keberadaannya kini dibawah Dinas Kominfo khususnya pada Bidang Pengolahan Informasi Publik,” ujarnya.

KPID sendiri memiliki fungsi dan tugas mengawasi penyiaran sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. “tentu di era modern ini kita tahu bahwa banyak sekali tontonan yang perlu difilter, disinilah peran KPID dalam mengawasi konten siaran. Apakah kontennya berisi tentang pornografi, kekerasan ataupun hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

“namun perlu diingat bahwa keberadaan KPID dalam mengawasi penyiaran adalah sebatas stasiun lokal saja, karena untuk stasiun tv atau radio nasional diawasi oleh KPI Pusat,” tambahnya.

Hj. Juniwati Masjchun Sofwan selaku Anggota DPD RI Perwakilan Jambi yang bermitra kerja dengan Komisi I DPR RI mengatakan bahwa kunjungan kerjanya kali ini ke Dinas Kominfo Provinsi Jambi adalah untuk mendengarkan apa saja yang menjadi kendala dalam menjalani tugas. “Saya ingin mendengarkan apa saja yang menjadi kendala disini, agar nanti dapat kita sampaikan ke Pusat. Kebetulan saya kan bermitra kerja dengan Komisi I DPR RI yang mana salah satunya bertugas membidangi Komunikasi dan Informatika. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Provinsi Jambi  khususnya pada Dinas Kominfo ini,” ucapnya.

“mudah-mudahan setelah mendengarkan kendala-kendala ini, kita dapat segera menemukan jalan keluar, tentu saya sebagai masyarakat Jambi senang apabila Provinsi Jambi maju, ini kan juga untuk membantu visi Bapak Gubernur menuju Jambi TUNTAS 2021,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Abdullah Sani mengungkapkan bahwa “beberapa hal yang menjadi kendala dalm tugas kami diantaranya yaitu : pertama, keberadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) cukup strategis mengingat bahwa banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan secara maksimal, apalagi pengadaan barang dan jasa ini kan sifatnya sangat penting dan sudah menggunakan aplikasi versi 4.0, maka dari itu diperlukan untuk membentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mengingat kurangnya SDM yang bertugas pada  LPSE ini dibawah Seksi Layanan Komunikasi Publik.

Kedua, keberadaan KPID dibawah naungan Dinas Kominfo pasca diberlakukannya PP Nomor 18 Tahun 2016 yang mana sebelumnya instansi tersebut berdiri sendiri, namun setelah bergabung dibawah kami, membuat suatu permasalahan baru yaitu mengenai honorarium yang diperuntukkan para Komisioner, kita tahu bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah membuat kerancuan dalam menganggarkan honorarium bagi para Komisioner. Beberapa waktu lalu, kami dan seluruh Dinas Kominfo di seluruh Indonesia mendapatkan undangan forum diskusi  dari Kementerian Kominfo, hadir juga pada saat itu perwakilan dari Kemendagri serta Kementerian Keuangan dimana pada saat itu membahas mengenai anggaran apbd yang tidak boleh digunakan untuk pembayaran honorarium Komisioner KPID, karena semestinya honorarium tersebut harus dianggarkan melalui APBN.

Ketiga, mengenai gedung kantor yang kami gunakan sekarang, mengingat bahwa instansi kami ini adalah suatu Dinas, semestinya keberadaan atau posisinya tidak di lingkup Sekretariat Daerah lagi. Dengan keberadaan yang sekaran ini membuat masyarakat tidak banyak yang tahu keberadaan Dinas Kominfo di Provinsi Jambi. Untuk itulah kami telah mengajukan permohonan kepada Bapak Gubernur untuk memberikan gedung baru yang merupakan aset pemerintah Provinsi Jambi, tentunya aset tersebut tidak terpakai oleh instansi lain. Karena kita tahu bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, banyak instansi yang dirampingkan dan bergabung dengan instansi lain.

Terakhir, mengingat bahwa perlu dibentuk relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat apa saja manfaat dari teknologi sebagai wadah informasi, kami memerlukan kucuran dana APBN, karena selama ini kami belum pernah mendapatkan dana dari APBN. Padahal kan kita ingin memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Jambi agar tidak gagap teknologi (GAPTEK).

Menanggapi masukan-masukan yang disampaikan Plt. Kadis Kominfo, Hj. Juniwati Masjchun Sofwan mengungkapkan bahwa akan menampung semua masukan tersebut. “saya akan tampung semuanya dan nanti akan kita laporkan ke Pusat,” tutupnya.

Turut hadir pada saat itu Kabid Pengolahan Informasi Publik Pahari, SH, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Sabri Yanto, SH, MH, Kabid E-Government Yeni Marzulita, S.STP, M.Si, Dra. Eni Yulika, Kasi Pengelolaan Informasi Publik Syahrul Hanafi serta beberapa pejabat Diskominfo lainnya.

0 Komentar

Komentar Anda

Reply to the post


Visual CAPTCHA Masukkan kode validasi

Untuk masalah keamanan, kami akan menyimpan alamat IP Komputer anda