Hubungi Kami: 0741-66269 | E-mail: diskominfo@jambiprov.go.id

KADIS KOMINFO BERHARAP KINERJA KOMISI INFORMASI AKAN SEMAKIN BAIK UNTUK KEDEPANNYA

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi H. Sultan, SE, MM mendapatkan kunjungan dari Tim Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Badan Litbang SDM Kemenkominfo RI pada Selasa pagi (02/08) bertempat di Dinas Kominfo Provinsi Jambi.

Tim tersebut bertujuan melakukan permohonan wawancara/Depth Interview sehubungan dengan kegiatan kajian Aspirasi Publik Bidang Kominfo Eksistensi (Kelembagaan) Komisi Informasi Daerah. Sultan, selaku Kepala Dinas Kominfo dengan senang hati menyambut kedatangan tim yang beranggotakan 6 orang tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa tim yang dipimpin oleh Bambang ini ingin mengkaji secara mendalam tentang bagaimana eksistensi Komisi Informasi Daerah di Wilayah Jambi, apa saja manfaat dari keberadaan Komisi Informasi di daerah, berapa kasus sengketa yang telah diselesaikan serta berapa anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang digelontorkan untuk Komisi tersebut?

Menjawab permasalahan tersebut, Sultan memaparkan bahwa keberadaan Komisi Informasi ini adalah amanat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “seperti yang kita ketahui bahwa lahirnya Komisi Informasi ini kan karena amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, kita juga mengetahui bahwa setiap masyarakat membutuhkan informasi, lalu tugas KI yaitu menyelesaikan sengketa informasi melalui sidang ajudikasi non litigasi.” Tandasnya

“Ditambahkannya bahwa keberadaan Komisi Informasi ini sebelumnya berada di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, mengingat Jambi telah memiliki Dinas Kominfo, lalu keberadaannya dialihkan ke Institusi tersebut pada tahun 2016.” Tambahnya

“ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Diskominfo ini baru terbentuk sekitar 1 setengah tahun, makanya keberadaan KI sebelumnya ditempatkan di Biro Humas.” Lanjutnya

“mengenai manfaat dari KI, kita dapat mengetahui bahwa banyaknya laporan dari masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang ingin mengetahui informasi-informasi terkait dengan transparansi anggaran serta akuntabilitas dari pemerintahan. Kita juga mengetahui bahwa tidak semua informasi dapat dibuka, ada juga informasi yang dikecualikan seperti yang termaktub di dalam Pasal 17 Undang-Undang KIP. Nah, inilah selanjutnya tugas KI yang menyelesaikan sengketa informasi dari masyarakat yang belum mendapatkan haknya sebagai penerima informasi melaui Sidang Ajudikasi non Litigasi.” Jelasnya

“Sultan menjelaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi telah menyelesaikan sengketa informasi sebanyak 5 kasus dalam kurun waktu tahun 2016, mengenai anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi sendiri yaitu Rp. 820 juta yang mana hal ini digunakan untuk kegiatan Komisi Informasi tersebut.” Jelasnya

Dalam wawancara tersebut, Sultan berharap kinerja Komisi Informasi ini akan semakin baik kedepannya, mengingat bahwa keberadaan KI di era modern ini sangat urgen karena berkaitan langsung dengan masyarakat banyak.

 

 

 

0 Komentar

Komentar Anda

Reply to the post


Visual CAPTCHA Masukkan kode validasi

Untuk masalah keamanan, kami akan menyimpan alamat IP Komputer anda