Hubungi Kami: 0741-66269 | E-mail: diskominfo@jambiprov.go.id

CEGAH KARHUTLA, ZOLA TAWARKAN PROGRAM SATU KECAMATAN SATU ESKAVATOR

Gubernur Jambi, H.Zumi Zola, S.TP, MA menawarkan program Satu Eskavator Satu Kecamatan, sebagai salah satu upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut dikemukakan oleh Zumi Zola dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, bertempat di Ruang Rapat Mahakam Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Selasa (22/3).

Rapat yang berlangsung dari jam 16.00 WIB sampai jam 19.30 WIB ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekomonian, Darmin Nasution, dan diikuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Fery Mursydan Baldan; Menteri Desa, Marwan Jaffar; Kepala Bappenas, Sofyan Djalil: Menteri Keuangan, Bambang, Brodjonegoro, gubernur atau yang mewakili dari Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, Kepala BMKG, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Zola menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki program Satu Eskavator Satu Kecamatan, yang salah satunya dimaksudkan untuk membantu masyarakat untuk membuka lahan tanpa membakar.

Zola menjelaskan, Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang mayarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar, namun bukan hanya melarang begitu saja, Pemerintah Provinsi Jambi juga memikirkan dan menyiapkan solusi, yakni dengan memberikan satu eskavator satu kecamatan. “Ada solusi yang bisa kami tawarkan, kami punya program Satu Eskavator Satu Kecamatan, ini bisa digunakan untuk membuka lahan tanpa membakar,” ujar Zola.

Selanjutnya, Zola menanyakan kepada Menko Perekonomian, Menteri Desa, dan para menteri lainnya yang hadir, apakah sebagian dari Dana Desa bisa digunakan untuk biaya operasional eskavator tersebut. Dan, jika secara aturan bisa, Zola berharap agar sebagian dari Dana Desa digunakan untuk biaya operasional eskavator dimaksud.

“Operasional dan gaji operator ini harus ada yang menyediakan dananya, apakah menungkinkan dana desa yang besar yang diterima semua Kades bisa digunakan? Waktu ada kunjungan anggota DPR RI ke Provinsi Jambi, saya menyampaikan ide yang sama, tetapi mereka juga belum memberikan jawaban karena butuh payung hukumnya. Saya pikir ini bisa jadi solusi yang baik, termasuk insentif ke masyarakat. Kalau masyarakat menyewa alat berat untuk membuka lahan, biayannya sangat mahal. Ini nanti operasionalnya dititipkan dengan camat, Kades dan lurah membuat jadwalnya berputar di wilayah kecamatan tersebut. Ini saya sudah saya terapkan ketika saya menjadi bupati di Tanjung Jabung Timur,” ungkap Zola.

Zola menuturkan, dalam kekaran hutan dan lahan pada tahun 2015, luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi 130.000 Ha, kerugian mencapai kurang lebih Rp12 triliun, dan besarnya kerugian tersebut tentunya berimbas pada penurunan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi.

“Jumlah hotspot  pada tahun 2015 sebanyak 1.654 titik. Dari data yang kami dapat, 90% kebakaran hutan dan lahan akibat perbuatan manusia, 10% karena faktor alam,” kata Zola.

Zola menjelaskan, setidaknya ada tiga penyebab kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pada tahun 2015, yaitu 1.Dunia usaha belum secara maksimal menyediakan SDM dan sarana prasarananya, 2.Sekat kanal saat itu belum maksimal, baik jumlah maupun fungsinya, dan 3.Kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Zola menambahkan, karhutla di Provinsi Jambi tahun 2015 diperparah karena banyanya kebakaran yang terjadi di lahan gambut.

“Total lahan gambut di Provinsi Jambi kurang lebih 900.000 Ha, yang mayoritas berada di 3 kabupaten, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi,” sebut Zola.

“Strategi pencegahan yang kami lakukan saat ini, membentuk Posko Satgas Pencegahan dan Pegendalian Karlahut, deteksi dini hot spot yang setiap hari kami laporkan kepada Ibu Menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kami mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pemegang izin (lahan) wajib membuat sekat kanal dan embung air, sesuai arahan Ibu Menteri, kami sosialisasikan kepada semua perusahaan. NGO memfasilitasi mambantu kami untuk membangun sekat kanal, sumur hydrant, dan juga embung air pada areal gambut di luar daerah pemegang izin. Dengan kemampuan yang kami miliki, menyiapkan SDM, sarana-prasarana, juga sosialisasi kepada masyarakat, melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan maklumat kesepakatan sesuai arahan dari Ibu Menteri, salah satunya adalah punishment (hukuman) baik penjara maupun denda. Kami tambahkan satu,  perusahaan yang dengan sengaja membakar, atau lelet dan tidak tanggap memadamkan titik api, saya rekomendasikan untuk dicabut izinnya,” terang Zola.

 “Sekat kanal, kami monitor pembuatannya di perusahaan-perusahaan, salah satunya di WKS, dari 426 unit, sudah terbangun 300 unit dan saya sudah cek, sesuai dengan arahan dari Menteri PU, waktu pertemuan sebelumnya di Kementerian Kehutanan. Kami merekomendasikan WKS untuk menyiapkan 2 unit helikopter untuk water bombing, kami juga melakukan sekat kanal di Tahura, sudah 2 unit yang dibuat dan akan ditambah 5 unit lagi,” tutur Zola.

Zola mengungkapkan, hambatan penanggulangan karhutla di musim kemarau adalah sulitnya mendapatkan air, terutama dengan luasnya lahan gambut yang sulit dijangkau serta kebiasaan masyarakat membakar lahan.

Selain mengharapkan dukungan dana dari Pemerintah Pusat dalam pencegahan dan pengendalian karhutla, Zola juga mengharapkan dukungan dari Menko Perekonomian dan Pemerintah Pusat agar PT Angkasa Pura memasang Instrument Landing System (ILS) di Bandara Sultan Thaha Jambi. Zola mengatakan, hal ini berkaitan dengan lumpuhnya Bandara Jambi selama masa kabut asap karhutla tahun 2015 lalu. “Selama 3 bulan Bandara Jambi lumpuh dan masyarakat harus berangkat lewat Palembang, termasuk rombongan haji kami dari Jambi. Saya sudah ketemu dengan pimpinan Angkasa Pura II, permintaan kami kalau bisa sebelum Agustus, sebelum masuk musim kemarau,” harap Zola Zola.

Selanjutnya, Zola menyatakan, berkaitan dengan CSR perusahaan perkebunan dalam hubungannya dengan pencegahan dan pengendalian karhutla, agar CSR perusahaan perkebunan juga dialokasikan untuk pencegahan dan pengendalian karhutla. “Mungkin ini adalah momen yang terbaik perusahaan perkebunan menggunakan CSR-nya untuk dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selama ini, CSR lebih pada sumbangan, karena tidak ada ketentuan jumlahnya. Kalau bisa menyarankan, CSR untuk perusahaan perkebunan ditentukan berapa besarannya setahun, jadi mereka tidak menyumbang. Sekarang mereka tanggap, mungkin karena kejadian tahun 2015 yang lalu, mereka masih dimonitor, saya lihat masih ada kekuatiran dari pengusaha-pengusaha ini, tetapi mudah-mudahan, concern mereka seterusnya,” jelas Zola.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, rapat koordinasi ini adalah upaya membangun model yang baru, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pola selama ini tidak patut lagi dipertahankan. “Kita disalahkan dunia, dunia internasional tidak selalu bisa menerima argumentasi kita. Kita tidak mengatakan kita yang terdepan, tetapi kita sangat siap mendiskusikan permasalahan ini,” ujar Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengemukakan, pencegahan dan pengendalian karhutla identik dengan penyelamatan dari krisis dalam pengawasan bank. “Dalam penyelamatan dari krisis, supervisory action-nya harus kuat, baru kita berangkat sedikit dari level yang berbeda, atinya ada level yang standar,” kata Darmin.

“Kita harus cari tahu berapa desa dan desa mana saja yang rawan dan yang sangat rawan kebakaran, baru kita pilih yang bisa kita handle,” tambah Darmin.

Darmin menekankan, pencegahan dan pengendalian karhutla tidak bisa hanya menyatakan bahwa lokasi karhutla di provinsi atau di kabupaten mana, tetapi harus lebih spesifik ke level desa, dan untuk itu harus dipetakan desa yang rawan dan sangat rawan karhutla (yang paling critical). “Meskipun pemetaan ini bisa meleset, tetapi harus dilakukan,” ungkap Darmin.

Darmin juga mengemukakan untuk membangun crisis centre, kemudian meminta bantuan internasional. “Karena mereka juga punya kepentingan supaya karhutla tidak terulang,” sebut Darmin

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menekankan pencagahan dan pengendalian karhutla ini harus dimonitor sepanjang tahun, tidak bisa lagi dikatakan karhutla pada musim kemarau, karena sebelum musim kemarau pun, sudah mulai banyak titik api, seperti di Riau. “Harus dicek tiap hari,” sebut Siti.

Dikatkan oleh Siti, dari pengamatan UPP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama bertahun-tahun, ada 371 desa sangat rawan karhutla, sembari berharap ada insentif dan disindentif bagi desa yang bisa mencegah dan mengendalikan karhutla, terutama dari 371 desa yang sangat wrawan tersebut.

Siti mengemukakan, perintah presiden yang mengatakan ketika ada api langsung dipadamkan, terbukti efektif dan manageable.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Fery Mursydan Baldan menegaskan,”Mau dibakar atau terbakar, kalau sampai 40% terbakar, Hak Guna Usaha dipotong, kalau diatas 50%, izin akan dicabut.”

Menteri Desa, Marwan Jaffar mengemukakan, Pendamping Desa  juga diarahkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pentingnya tanggap terhadap karhutla serta capacity building tangguh bencana dan tangguh karhutla.

Kepala Bappenas, Sofyan Djalil menekankan, begitu ada Hak Guna Usaha (HGU) yang diterima perusahaan, berarti ada hak dan kewajiban, dan pencegahan dan pengendalian karhutla di lahan HGU adalah kewajiban perusahaan.

Sofyan Djalil mengusulkan agar di desa-desa high risk karhutla ditempatkan Babinsa, dan polisi untuk represif paling awal.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyatakan, dalam pencegahan dan pengendalian karhutla, dimanfaatkan dulu dana daerah. “Kita manfaatkan dulu dana daerah, selain itu kita minta dana internasional, yang dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ungkap Bambang Brodjonegoro.

Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead lebih teknis menjelaskan tata kelola gambut, diantaranya dengan mensekat kanal, yang diistilahkannya dengan penyekatan kanal atau sekatisasi kanal. “Jadi, bukan kanalisasi, tetapi sekatisasi kanal,” sebut Nazir Foead.

 

0 Komentar

Komentar Anda

Reply to the post


Visual CAPTCHA Masukkan kode validasi

Untuk masalah keamanan, kami akan menyimpan alamat IP Komputer anda