Hubungi Kami: 0741-66269 | E-mail: diskominfo@jambiprov.go.id

AMBOK TUO : SELURUH SKPD DIHARAPKAN SEGERA MEMBENTUK PPID PEMBANTU

Penyusunan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan adalah wajib sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 19 Juncto Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini dijelaskan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Drs. H. Ambok Tuo, MM saat membuka acara Sosialisasi Penyusunan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang diselenggarakan di Sultan Thaha Room Novita Hotel pada Kamis (14/04).

“Ditambahkannya bahwa dengan diselenggarakannya acara ini, peserta diharapkan dapat mengerti. Kepada seluruh SKPD diharapkan segera membentuk PPID Pembantu agar kita nanti dapat menyaring apa-apa saja informasi yang terbuka dan mana yang dikecualikan, misalnya hal-hal yang dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara, merugikan ketahanan ekonomi nasional dll. Itulah yang nanti kita buat mengenai informasi yang dikecualikan tersebut, namun ini kan sifatnya tidak permanen”. Ujarnya

Dalam pidatonya Ambok Tuo juga menjelaskan bahwa “sebagai badan publik Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo telah memberikan pelayanan informasi lewat website resmi Pemerintah Provinsi Jambi, informasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan yang dilaksanakan telah diinformasikan melalui website tersebut. Namun informasi yang disampaikan tentunya harus difilter terlebih dahulu, informasi yang akan dipublikasikan itu sendiri haruslah berdasarkan hasil pengujian tentang konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dipublikasikan”. Tegasnya

Terakhir Ambok Tuo juga menyampaikan dukungannya terhadap acara tersebut. Dan diharapkan dari acara tersebut dapat menambah pengetahuan bagi para peserta yang megikutinya dan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat segera membentuk Tim Penguji Informasi di Provinsi Jambi.

Usai acara tersebut ditempat yang sama, Kepala Dinas Kominfo H. Sultan, SE, MM menjelaskan bahwa “acara ini diselenggarakan dengan tujuan agar kita dapat memahami informasi apa saja yang dikecualikan sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka dari itu, kami mengundang Narasumber dari Kementerian Kominfo RI agar seluruh peserta memahami betul tujuan dari acara ini”.jelasnya

Sebagaimana diketahui bahwa acara sosialisasi tersebut mendatangkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Soekartono, S.IP, M.SI (Kepala Bidang Pelayanan Informasi). Peserta pada acara tersebut dihadiri oleh seluruh SKPD dari Provinsi, Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten/Kota serta Bagian Humas Kabupaten/Kota.

0 Komentar

Komentar Anda

Reply to the post


Visual CAPTCHA Masukkan kode validasi

Untuk masalah keamanan, kami akan menyimpan alamat IP Komputer anda