Hubungi Kami: 0741-66269 | E-mail: diskominfo@jambiprov.go.id

AMBOK TUO PIMPIN RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Ridham Priskap, SH, MH, MM diwakili oleh Satf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Drs. H. Ambok Tuo, MM menyampaikan bahwa uji konsekuensi informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 Jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah wajib dilakukan agar kita sebagai bagian dari Pemerintah Daerah dapat meminimalisir hal-hal yang memang tidak boleh dibuka oleh publik dan sekaligus dapat menjalankan amanat Undang-Undang KIP tersebut. Hal ini disampaikan Ambok Tuo saat memimpin Rapat bersama seluruh SKPD lingkup Provinsi Jambi yang berlangsung pada 20-26 September 2016 bertempat di ruang Sekda Kantor Gubernur Jambi.

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi Jambi sedang mengumpulkan seluruh PPID Pembantu (Sekretaris) di setiap SKPD guna untuk memberikan masukan-masukan mengenai hal-hal yang bersifat general ataupun teknis di SKPD-nya masing-masing agar nantinya dapat di uji konsekuensi informasi-informasi apa saja yang dikecualikan di SKPD tersebut.

“kita disini dikumpulkan terkait dengan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, ini kan yang bersifat teknis tentu yang mengetahui SKPD-nya masing-masing, makanya kita kumpulkan disini untuk diuji agar nantinya dinilai oleh tim pertimbangan”. Ungkap Ambok Tuo

Ditambahkannya bahwa “setelah semuanya kita uji dan mencapai final, maka nanti dapat kita laporkan ke Bapak Sekda dan Bapak Gubernur untuk dijadikan Keputusan Gubernur.” Tambahnya dalam Rapat tersebut.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi H. Sultan, SE, MM selaku PPID Utama juga menjelaskan bahwa “PPID Utama ini kan awalnya di bawah Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, baru tahun 2016 inilah PPID dialihkan ke Dinas Kominfo Provinsi Jambi”. Ungkapnya.

“Sultan menambahkan bahwasannya seluruh SKPD sebenarnya sudah dikirimkan surat sejak bulan April lalu mengenai permintaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan sebagaimana amanat dari Pasal 17 Jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dari itulah saya minta kita semua dapat memahami aturan main dari Undang-Undang KIP tersebut agar nantinya informasi yang memang tidak boleh dibuka dapat kita rahasiakan.” Tambahnya

“Sultan juga mengatakan bahwa jangan sampai terjadi sengketa informasi, dan hal ini sampai disidangkan ke Komisi Informasi. Untuk itulah kita dikumpulkan disini agar bersama-sama memikirkan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam menyusun pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan ini agar nantinya tidak menjadi bumerang dikemudian hari bagi kita setelah kita jadikan Keputusan Gubernur.” Ujarnya

Dalam rapat tersebut turut dihadiri oleh tim pertimbangan yang terdiri dari perwakilan Kepala BKD, Kepala BPKAD, Karo Organisasi, Karo Hukum.

0 Komentar

Komentar Anda

Reply to the post


Visual CAPTCHA Masukkan kode validasi

Untuk masalah keamanan, kami akan menyimpan alamat IP Komputer anda